OTT KPK di Kabupaten Nganjuk

Terlalu!! Bukannya Amanah, Bupati Nganjuk Diduga Main Jual Beli Jabatan


KPK bekerja sama dengan Polri melakukan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengisian jabatan perangkat desa dan camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Minggu (9/5/2021)|MMP/dok

Merah Putih | Nganjuk - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021 warga Nganjuk, Jawa Timur dikejutkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat (NRH), Minggu (09/5/2021) Siang.

Kabar tertangkapnya Bupati Nganjuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penerimaan sejumlah uang untuk mengurus promosi jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk.

"KPK sejak awal telah mensupport penuh Tim Bareskrim Mabes Polri yang telah melakukan penyelidikan sejak April 2021," ungkap Plt Juru Bicara KPK, Senin (10/5/2021).

Fikri megaku, sejauh ini, Tim Gabungan telah melakukan permintaan keterangan atas dukungan jajaran Polres Nganjuk terhadap sekitar 10 orang yang diamankan tersebut diantaranya Bupati Novi Rahman Hidhayat (NRH),dan beberapa ASN di Pemkab Nganjuk.

Fikri juga memastikan dalam kegiatan OTT tersebut petugas menemukan bukti sejumlah uang dalam pecahan rupiah." Dalam OTT itu petugas turut menyita uang dalam pecahan rupiah yang saat ini masih dilakukan penghitungan dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang telah diamankan tersebut," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, mengatakan OTT yang dilakukan di Kabupaten Nganjuk tersebut diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan.

"Ya diduga seperti itu (praktik jual beli jabatan,red)," tandas Ghufron mantan Dosen Universitas Negeri Jember tersebut dikonfirmasi, Senin (10/5/2021).

Praktis hal tersebut, kini KPK sendiri memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Bupati Nganjuk dan pihak lainnya yang terkena OTT.

Dari informasi yang didapat mediamerahputih.id, OTT kasus yang menjerat Bupati Nganjuk, diduga terkait pengisian perangkat desa di wilayah Kecamatan Pace. Namun, belum pasti desa mana saja yang terjadi jual beli jabatan itu.

Hingga kini KPK masih melakukan pemeriksaan terhadap NRH dan beberapa ASN di kabupaten Ngajuk. Dalam penyasaran OTT itu turut dikomandoi Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penyelidik KPK Harun Al Rasyid.

Dimana, sosok Harun sendiri dikabarkan menjadi salah satu dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).(red)