Larangan Mudik Tidak Ada Dasar Hukumnya


Ilustrasi Larangan Mudik Lebaran di Jawa Timur |mmp/dok

Larangan Mudik Tidak Ada Dasar Hukumnya

Oleh

Hananto Widodo

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun ini, pemerintah memilih untuk lebih  tegas terkait dengan larangan mudik. Memang angka penularan Covid 19 akhir-akhir ini dapat dikatakan lebih terkendali. Hal ini dibuktikan dengan tren menurunnya angka penularan di beberapa daerah.

Namun demikian, lonjakan penularan Covid 19 setiap saat bisa mengancam kita semua. Sehingga semua hal yang dapat meningkatkan potensi lonjakan penularan Covid 19 harus dicegah mulai sekarang. Upaya untuk mencegah potensi penularan Covid 19 agar tidak kembali meninggi dapat dikatakan hal yang wajar.

Mengingat di beberapa negara, antara lain India telah terjadi gelombang ketiga penularan Covid 19. Alasan larangan mudik lebaran yang merupakan tradisi Umat Islam di Indonesia terpaksa harus dilakukan oleh Pemerintah, karena salah satu potensi penularan virus corona ini antara lain ketika terjadi kerumunan. Ketika mudik lebaran dapat dipastikan akan terbentukbentuk kerumunan di mana-mana, khususnya di tempat transportasi umum.

Kemudian potensi penularan itu akan terus bergerak menuju kampung halaman mereka masing-masing dan berakibat pada potensi melonjaknya angka penularan Covid 19. Pada mudik lebaran tahun lalu menurut data yang dirilis oleh Pemerintah telah meningkatkan angka penularan masyarakat hingga 93%. Alasan pemerintah ini memang masuk akal jika dilihat pada aspek Kesehatan masyarakat semata.

Akan tetapi, bukan berarti kebijakan Pemerintah dalam melakukan larangan mudik lebaran mulai tanggal 6-17 Mei 2021 bukannya tanpa masalah, khususnya jika dilihat dari aspek hukumnya. Sebagaimana diketahui, dasar hukum dari larangan mudik ini adalah Surat Edaran (SE) No. 13 Tahun 2021. Tujuan penerbitan SE tersebut adalah untuk pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, dalam rangka mencegah peningkatan Covid 19 selama Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah.

SE ini merujuk pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. SE ini antara lain berisikan tentang larangan mudik lebaran. Pengaturan lebaran mudik melalui SE menimbulkan problematik dari aspek hukum.

Mengapa demikian ? Untuk menjawab ini, maka kita akan melihat pada model pengaturan berdasarkan teori perundang-undangan. Dalam teori perundang-undangan terdapat dua model pengaturan, yakni melalui peraturan perundang-undangan dan melalui peraturan kebijakan (beleidregels). Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang dan mengikat seluruh masyarakat Indonesia.

Sedangkan peraturan kebijakan adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan hanya mengikat terhadap pembuat peraturan kebijakan itu dan terhadap bawahannya. Termasuk dalam peraturan kebijakan antara lain intruksi Presiden, instruksi Menteri serta Surat Edaran. Oleh karena SE yang dikeluarkan oleh Satgas Covid 19 hanya bisa berlaku secara internal bagi Satgas dan jajarannya. Tidak bisa mengikat masyarakat secara umum.

Namun, praktik peraturan kebijakan sebagai dasar hukum dalam melakukan pelarangan telah mulai menjadi tradisi, sejak pandemic Covid 19. Kita tentu ingat dengan berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penangan Covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran Covid 19. Instruksi Mendagri ini bukan merupakan peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan peraturan kebijakan, sehingga seharusnya tidak bisa mengatur tentang pembatasan kegiatan masyarakat.

Jika pengaturan terhadap materi peraturan perundang-undangan yang hanya diatur dalam SE dan Instruksi Menteri ini terus berlanjut maka dapat dipastikan, ke depan logika negara hukum kita menjadi jungkir balik. Terbitnya beberapa peraturan kebijakan ini sebenarnya dapat dikatakan merupakan bentuk kegalauan dari Pemerintah.

Karena peraturan perundang-undangan yang telah ada tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi Pemerintah dalam  mengatasi persoalan yang terkait dengan penanggulangan Covid 19. Jika Pemerintah menggunakan prosedur pengaturan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan akan sangat sulit karena pasti akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Meskipun dapat dipercepat proses pembentukannya tetapi hal tersebut justru dapat berpotensi pada cacatnya peraturan perundang-undangan tersebut dari aspek substansi, karena peraturan perundang-undangan tersebut dibuat secara tergesa-gesa. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebenarnya telah memberikan dasar hukum bagi pemberlakuan larangan mudik lebaran oleh Pemerintah.

Namun, pengaturan dalam UU No. 6 Tahun 2018 justru memberikan masalah baru bagi Pemerintah. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tersebut jika Pemerintah akan melakukan larangan mudik dengan cara melakukan penyekatan terhadap belasan titik yang ada di daerah, itu sama dengan Pemerintah melakukan karantina wilayah.

Oleh karena itu, jika Pemerintah on the track terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya Pemerintah menetapkan status karantina wilayah terlebih dahulu. Namun penetapan status karantina wilayah ini bukan persoalan yang mudah, karena dengan berlakunya status karantina wilayah ini, maka Pemerintah tidak hanya wajib menanggung kebutuhan dasar hidup masyarakat dari penetapan karantina wilayah tersebut, tetapi Pemerintah juga wajib menanggung hewan ternaknya juga.

Konsekuensi dari Pemerintah yang harus menanggung biaya hidup masyarakat di wilayah yang berstatus karantina wilayah ini mengandung pengertian bahwa semua kegiatan perekonomian juga harus berhenti demi tercegahnya penularan Covid 19 ini. Namun kenyataannya Pemerintah hanya melarang mudik lebaran tanpa adanya larangan terhadap tetap dibukanya obyek wisata di daerah demi jalan perekonomian negara.

Padahal antara pencegahan penularan Covid 19 dan tetap berjalannya perekonomian negara merupakan hal yang sulit untuk disinergikan. Pertanyaannya, mengapa Pemerintah melarang mudik lebaran tetapi di satu sisi tidak melarang obyek wisata untuk tetap buka ? Karena Pemerintah ingin antara menurunkan angka penularan Covid 19 dan meningkatnya ekonomi negara dapat berjalan secara beriringan meskipun itu merupakan sesuatu yang sulit.

Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara dan Ketua Pusat Kajian Hukum Dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya.